Bersama Anggota Forkopimda Lainnya, Kapolda NTB Hadiri Pembukaan Rakornas di Jakarta

Mataram NTB - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Provinsi NTB Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto., menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023.

Acara tersebut berlangsung di Sentul Internasional Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Ketua TP-PKK Kota Mataram Mengukuhkan Ketua TP-PKK dan Bunda Paud Kecamatan Selaparang

Kepada media ini Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto SIK mengatakan Rapat Koordinasi Nasional tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Daerah beserta anggota Forkopimda termasuk NTB dan Kabupaten Kota di NTB.

"Pak Kapolda bersama seluruh Kepala Daerah dan anggota Forkopimda tingkat Provinsi NTB serta Kabupaten Kota termasuk seluruh Kapolres/ta menghadiri kegiatan tersebut, ungkap Artanto, "(18/01/2023).

Baca juga: Peringatan Hari Ibu Ke-93 Kota Mataram

Diceritakannya, Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dihadiri oleh seluruh peserta dari pemerintah pusat hingga daerah dengan mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.

Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga pandemi Covid-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Baca juga: KSU Rinjani Bersama SPNI dan GP 1 Kaltim Mendesak Pengesahan UU IKN

Presiden mencontohkan tingkat vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa. Lebih lanjut disampaikan tentang pertumbuhan ekonomi yang baik ditengah pandemi dan perlambatan ekonomi, di kuartal IV 2022 diperkirakan tumbuh 5, 2 hingga 5, 3 persen.

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi hingga stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan.(Adb)

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba