Mataram NTB - Berbagai upaya dilakukan Polda NTB dalam rangka ingin mewujudkan pemilu damai 2024 di Nusa Tenggara Barat, salah satunya menggelar pertemuan silaturahmi antara unsur pengamanan, penyelenggara serta Pengawas pemilu dengan OKP Cipayung Plus yang berlangsung di Tribun Bhara Daksa Polda NTB, Jum'at (01/12/2023)
Hadir pada silaturahmi tersebut Kapolda NTB didampingi Segenap PJU Polda NTB, Ketua KPU Provinsi NTB, ketua Bawaslu Provinsi NTB serta segenap OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus.
Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. R. Umar Faroq SH., M.Hum., merasa sangat bersyukur bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam rangka membangun komitmen antara pengaman pemilu, penyelenggara pemilu serta pengawas pemilu yang didalamnya termasuk para mahasiswa untuk mengupayakan bagaiman pada pemilu 2024 di NTB dapat diselenggarakan dengan sukses dan dalam situasi yang kondusif.
Kapolda NTB pada kesempatan itu menginginkan bahwa pemilu 2024 mendatang di Nusa Tenggara Barat tidak boleh ada diskriminasi pada saat penyelenggaraan pemilu 2024, baik diskriminasi keamanan, diskriminasi pengawasan maupun diskriminasi penyelenggaraan, serta diskriminasi pengawal pemilu dalam hal ini termasuk mahasiswa, oleh karena itu keberadaan seluruh elemen baik dari pemerintah, masyarakat maupun rekan-rekan mahasiswa yang dilibatkan dalam pengawasan maupun penyelenggaraan harus bisa berkontribusi untuk mencapai pemilu sukses dan damai.
Baca juga:
5 Alasan Mengapa Anies Harus Jadi Presiden
|
“Seperti disampaikan oleh ketua Bawaslu, bahwa jumlah petugas masih belum sesuai dengan jumlah dan tugas pengawasan yang akan dijalankan, tentu adik-adik mahasiswa akan dilibatkan didalamnya, maka peran itu akan menjadi sangat penting untuk dapat melaksanakan pemilu dengan baik, ”ucap Kapolda NTB.
Pada saat pelaksanaan pemilu, mahasiswa selaku pengawal sekaligus pengawas dan kontrol sosial dari penyelenggara, pengawas dan pengamanan pemilu harus bisa menunjukan sikap adil dan rasa memiliki hak terhadap perkembangan Daerah ini.
Mahasiswa diharapkan turut serta memantau dan mengawasi adanya politik uang yang dilakukan oleh para calon Legislatif, parpol pengusung Pasangan pada Pilpres serta oknum-oknum lain yang mungkin melakukan untuk kepentingan tertentu.
“Oleh karena itu untuk memastikan ini semua tidak terjadi maka kita semua harus berkomitmen bahwa semua pelanggaran harus bisa kita lakukan penindakan sesuai prosedur yang telah ditentukan, ”ucapnya.
Misalnya salah seorang caleg melakukan politik uang dan dibuktikan oleh adik-adik mahasiswa, maka Bawaslu akan merekomendasikan sesuai alat bukti dan selanjutnya akan dilakukan penindakan oleh tim Gakkumdu yang didalamnya ada kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Maka dengan bukti-bukti yang kuat caleg tersebut bisa dikatakan melakukan tindak pidana politik uang dan di proses sesuai peraturan yang ada.
Jika memang ada oknum-oknum yang tidak ingin penyelenggaraan pemilu 2024 di NTB ini aman dan lancar, maka Polri secara khusus Polda NTB dan Danrem selaku Komando TNI di NTB telah memerintahkan kepada seluruh anggota untuk tetap mengedepankan Netralitas dalam melakukan penindakan pada pengamanan pemilu.
Baca juga:
Tony Rosyid: Berebut Anies Baswedan
|
“Polri dan TNI akan tegas bertindak bila ada siapapun oknum yang hendak menggagalkan keberlangsungan pemilu ini di NTB, ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu kami butuh dukungan dari seluruh adik-adik mahasiswa, ”tegasnya.
Kegiatan silaturahmi itu ditutup dengan dialog bersama, saling memberikan masukan, bertukar fikiran seputar bagaimana pemilu di NTB dapat terselenggara dengan baik, sukses serta damai. (Adb)